PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI BARAT DAN DI INDONESIA


  1. A.    PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI BARAT

Konsep demokrasi awalnya lahir dari pemikiran mengenai hubugan Negara dan hukum Yunani Kuno dan dipraktikkan dalam hidup bernegara abad ke-6 SM sampai abad ke-4 M. Demokrasi yang dipraktekkan pada masa itu berbentuk demokrasi langsung ( direct democracy) artinya hak rakyt untuk mrmembuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga Negara berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung itu berjalan secara efektif karena Negara Kota Yunani Kuno berlangsung dalam kondisi sederhana dengan wilayah Negara yang hanya terbatas pada sebuah kota kecil dengan jumlah penduduk sekitar 300.000 orang. Selian itu ketentuan-ketentuan menikmati demokrasi hanya berlaku untuk warga Negara yang resmi, sedangkan warga Negara yang berstatus budak belian, pedagang asing, perempuan dan anak-anak tidak dapat menikmatinya.

Gagasan demokrasi Yunani Kuno berakhir pada abad pertengahan. Dimana cirri masyarakat pertengahan, yaitu struktur masyarakat yang feodal, kehidupan spiritual dikuasai oleh paus dan pejabat agama, sedangkan kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan di antara para bangsawan. Pada masa ini kehidupan social politik dan agama hanya ditentukan oleh elit-elit masyarakat, seperti kaum bangsawan dan kaum agamawan.

Namun, pada akhor abad pertengahan, tumbuh kembali keinginan menghidupkan demokrasi. Lahirnya Magna Charta (Piagam Besar) sebagai sutu piagam yang membuat perjanjian antara kaum bangsawan dan Raja Jhon di Inggris merupakan tonggak baru kemunculan demokrasi empirik.

Momentum lain yang menandai munculnya kembali demokrasi di dunia barat adalah gerakan renaissance dan reformasi. Renaissance merupakan gerakan yang menghidupkan kembali minat masyarakat pada sastra dan budaya Yunani Kuno. Gerakan ini lahir di barat karena kontak dengan dunia islam yang ketika itu sedang berada pada puncak kejayaan peradaban ilmu pengetahuan. Dimana Siri, Spanyol dan Sisilia merupakan Negara Negara yang menjadi arus penyebrangan ilmu pengetahuan dari dunia islam ke barat. Dengan kata lain keilmuan islam telah mengilhami munculnya kembali gerakan demokrasi. Pada masa raissance orang mematahkan semua ikatan yang ada dan menggantikannya dengan kebebasan bertindak seluas-luasnya sepanjang sesuai dengan yang dipikirkan.

Sedngkan gerakan reformasi, yaitu suatu gerakan revolusi agama yang terjadi di Eropa pada abad ke-16 dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan dalam gereja katolik. Hasil dari gerakan reformasi tersebut adalah adanya pninjauan terhadap gereja katolik yang berkembang menjadi protestanisme. Diketahui bahwa sebelum gerakan reformasi ini muncul kekuasaan gereja begitu domonan dalam menentukan tindakan warga Negara pada masa itu.

Dua filsuf besar,yaitu Jhon Locke dan Montesquieu yang masing-masing dari inggris dan prancis telah memberikan sumbangan yang besar bagi gagasan pemerintahan demokrasi .Jhon Locke (1632-1704) mengemukakan bahwa hak-hak politik mencakup hak atas hidup, kebebasan dan hak memiliki (live, liberal, property). Sedangkan Montesquieu (1689-1944) mengungkapkan system pokok yang menurutnya dapat menjamin hak-hak politik melalui “trias politica”-nya, yakni suatu sostem pemisahan kekuasaan dalam Negara menjadi tiga bentuk kekuasaan, yaitu legislative, esekutf dan yudikatif yang masing-masing harus dipegang oleh organ sendiri secara merdeka.

Pada kemunculannya kembali di Eropa, hak-hak politik rakyat dan HAM secara individu merupakan tema dasar dalam pemikiran politik (ketatanegaraan). Untuk itu, timbullah gagasan tentang cara membatasi kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis .di atas konstitusi inilah bisa ditentukan batas –batas kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak-hak politik rakyat sehingga kekuasaan pemerintahan di imbangi dengan kekuasaan parlemen dan lembanga-lembanga hukum gagasan inilah yang kemudian di namakan konstitusionalisme (demokrasi konstitusional) dalam katatenangaraan .dimana salah satu ciri penting dari konstitusionalisme (demokrasi konstitusional), yang hidup pada abad ke-19 ini adalah adlah sifat pemerintahan yang pasif, artinya pemerintahan hanya menjadi pelaksana sebagai keinginan rakyat yang dirumuskan oleh wakil rakyat di parlemen. Dengan kata lain Negara berperan sebagai pelaksana yang tunduk kepada keinginan-keinginan rakyat yang diperjuangkan secara liberal  (individualisme) untuk menjadi keputusan parlemen.

Dalam konsep konstitualisme  atau demokrasi konstitusional abad ke-19 ini disebut Negara Hukum Formal (klasik). Dimana konsep ini mulai digugat menjelang pertengahan abad ke-20 tepatnya setelah perang dunia. Factor yang mendorong lahirnhya kecaman atas Negara Hukum Formal yang pluralis liberal, seperti yang dikemukakan oleh Mariam Budiadjo, antara lain adalah akses-akses dalam industrialisasi dan system kapitalis, tersebarnya paham sosialisme yang menginginkan pembagian kekuasaan secara merata serta serta beberapa kemenangan beberapa partai sosialis di Eropa.

Akibatnya, muncullah gagasan baru yang disebut gagasan dengan cirri-ciri yang berbeda dengan dirumuskan dalam konsep Negara Hukum Formal (klasik). Pemerintah Welfare State diberi tugas membangun kesejahteraan umum dalam berbagai  lapangan dengan konsekuensi pemberian kemerdekaan kepada administrasi Negara dalam menjalankannya.

Dalam bidang legislagi, bahkan freies ermessen dalam Welfare State ini mempunyai tiga macam implikasi yaitu adanya hak inisiatif (membuat peraturan yang sederajat dengan UU tanpa persetujuan lebih dahulu dari parlmen, kehidupan berlakunya dibatasi oleh waktu tertentu). Disamping itu droit function (menafsirkan sendiri aturan-aturan yang masih bersifat enunsiatif). Demokrasi ala Welfare State juga mulai ditinjau ulang. Konsep demokasi di Barat pun masih terus berjalan dan mengalami perubahan-perubahan signifikan.

  1. B.     PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut (fluktuasi) dari masa kemerdekaan hingga saaat ini. Dari segi waktu, perkembangna demokrasi di Indonesia dibagi menjadi empat periode, antara lain:

  1. 1.      Demokrasi pada Periode 1945-1959 (Demokrasi Parlementer)

System demokrasi ini mulai berlaku sebulan setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan dan kemudian diperkuat dengan UUD 1945 dan 1950, yang ternyata kurang cocok untuk Indonesia. Karena lemahnya benih-benih demokrasi system parlementer member peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR.

UUD 1950 yang menetapkan berlakunya  system parlementer dimana badan eksekutif terdiri dari presiden sebagai kepala negara konstitusional beserta menteri-menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Karena fragmentasi politik-politik usia kabinet pada masa ini jarang dapat bertahan cukup lama. Koalisi yang dibangun dengan sangat gampang pecah. Hal ini mengakibatkan destabilisasi politik nasional. Sehingga pada akhirnya Ir. Soekarno sebagai Presiden untuk mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli yang menentukan berlakunya kembali UUD 1945 dan berakhirnya masa demokrasi system parlementer.

  1. 2.      Demokrasi pada Periode 1959-1965 (Demokrasi Terpimpin)

Ciri-ciri pada periode ini adalah dominasi dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsure politik. Dekrit Presiden 5 Juli dapat dipandang sebagai sutu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. UUD 1945 membuka kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan selama sekurang-kurangnya lima tahun. Akan tetapi ketetapan MPRS No.III/1963 yang mengangkat Ir. Soekarno sebgai presiden seumur hidup telah “membatalkan pembatasan waktu lima tahun ini (UUD memungkinkan seorang presiden untuk dipilih kembali) yang telah ditentukan oleh UUD 1945”. Selain itu banyak pula tindakan-tindakan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan UUD.

G. 30 S/PKI telah mengakhiri periode ini dan membuka peluang untul dimulainya masa demokrasi pancasila. Dimana pada periode ini dikenal dengan nama Demokkrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang mendasar pada demokrasi kekeluargaan tanpa anarkisme, liberalism dan otokrasi dictator. Namun, sebenarnya demokrasi terpimpin ini ingin menempatkan Ir. Soekarno sebagai ayah dalam keluarga besar yang bernama Indonesia dengan kekuasaan tepusat berada di tangannya.

  1. 3.      demokrasi pada Periode 1965-1998 (Demokrasi Pancasila)

Landasan utama dari periode ini adalah pancasila, UUD dan ketetapan-ketetapan MPRS. Ketetapan MPRS No. III/1963 yang menetapkan masa jabatan seumur hidup untuk Ir. Soekarno telah dibatalkan dan jabatan presiden kembali menjadi elektif  setiap lima tahun. DPR-Gotong Royong diberi beberapa hak control, disamping ia tetap mempunyai fungsi untuk membantu pemerintah. Pimpinannya tidak lagi mempunyai status menteri. Dan masih banyak kebijakan-kebijakan pada periode ini dengan tujuan agar terbinanaya partisipasi golongan-golongan dalam masyarakat disamping tindakan pembangunan ekonomi secara teratur.

Badan eksekutif yang kuat tetapi tidaak “comitted” kepada suatu program pembangunan justru dapat membawa kebobrokan oleh karena kekuasaan yang dimilikinya disia-siakan untuk tujuan yang pada hakikatnya merugikan rakyat.

 

 

  1. 4.      Demokrasi pada Periode 1998-Sekarang (Demokrasi Reformasi)

Runtuhnya rezim otoriter orde baru telah membawa harapan baru bagi tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Karena hal itu menjadikan awal bagi transisi demokrasi di Indonesia.  Sukses atau gagalnya suatu transisi demokrasi sangat bergantung pada empat factor kunci, yaitu:

  1. Komposisi elite positif
  2. Desain institusi politik
  3. Kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik di kalangan elite dan non elite
  4. Peran civil society (masyarakat madani)

Keempat factor itu harus jalan secara sinergis dan berkelindan sebagai modal untuk mengonsolidasikan demokrasi. Perlu diketahui bahwa transisi demokrasi merupakan fase krusial yang kritis, karena dalam fase ini akan dituntut kemana arah demokrasi yang akan dibangun. Selain itu dalam fase ini pula bisa saja terjadi pembalikkan arah perjalanan bangsa dan Negara yang akan menghantar Indonesia kembali memasuki masa otoriter seperti yang terjadi pada masa orde lama dan orde baru.

Tabel  perbandingan antara demokrasi di Barat dan di indonesia

No. Perkembangan Demokrasi di Barat Perkembangan Demokrasi di Indonesia
1. Demokrasi langsung (abad ke-6 SM sampai abad ke-4 M) Demokrasi Parlementer (1945-1959)- badan eksekutif terdiri dari presiden sebagai kepala negara konstitusional beserta menteri-menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik.
2. Demokrasi Empirik (akhir abad pertengahan) karena munculnya Magna Charta, Gerakan Renaissance dan Gerakan Reformasi Demokrasi Terpimpin (1959-1965)- dominasi dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur politik.
3. Konstitusionalisme (demokrasi konstitusional ) dengan Negara Hukum Formal (klasik) pada abad ke-19 Demokrasi Pancasila (1965-1998)- landasan utamanya adalah pancasila, UUD dan ketetapan-ketetapan MPRS.
4. Negara Hukum Material (Welfare State) Demokrasi Reformasi (1998-sekarang)-          Menjadi awal bagi transisi demokrasi di Indonesia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s