NORMA-NORMA YANG MENJADI PANDANGAN HIDUP DEMOKRATIS


Demokrasi tidak dating,tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena itu demokrasi memerlukan usaha nyata setiap warga dan perangkat pendukungnya yaitu budaya yang kondusif sebagai manifestasi dari suatu mind set (kerangka berpikir) dan setting social (rancangan masyarakat) dalam seluk beluk sendi kehidupan bernegara baik oleh rakyat (masyarakat) maupun oleh pemerintah.

Pemerintahan demokratis membutuhkan kultur demokrasi untuk membuatnya performed (eksis dan tegak). Kultur demokrasi itu berada dalam masyarakat itu sendiri. Sebuah pemerintah yang baik dapat tumbbuh dan stabil apabila masyarakat pada umumnya mempunyai sikap positif dan proaktif terhadap norma-norma dasar demokrasi. Untukitulah, masyarakat harus menjadikan demokrasi sebagai way of life yang menuntun tata kehidupan kemasyarakatn,kebangsaan,pemerintahan dan kenegaraan.

Menurut Nurcholish Madjid (Cak Nur), pandangan demokratis berdasarkan bahan-bahan yang telah berkembang, baik secara teoritis maupun pengalaman praktis di negeri-negeri yang demokrasinya cukup mapan paling tidak mencakup tujuh norma, antara lain sebagai berikut: Continue reading

Advertisements

PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI BARAT DAN DI INDONESIA


  1. A.    PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI BARAT

Konsep demokrasi awalnya lahir dari pemikiran mengenai hubugan Negara dan hukum Yunani Kuno dan dipraktikkan dalam hidup bernegara abad ke-6 SM sampai abad ke-4 M. Demokrasi yang dipraktekkan pada masa itu berbentuk demokrasi langsung ( direct democracy) artinya hak rakyt untuk mrmembuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga Negara berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung itu berjalan secara efektif karena Negara Kota Yunani Kuno berlangsung dalam kondisi sederhana dengan wilayah Negara yang hanya terbatas pada sebuah kota kecil dengan jumlah penduduk sekitar 300.000 orang. Selian itu ketentuan-ketentuan menikmati demokrasi hanya berlaku untuk warga Negara yang resmi, sedangkan warga Negara yang berstatus budak belian, pedagang asing, perempuan dan anak-anak tidak dapat menikmatinya.

Gagasan demokrasi Yunani Kuno berakhir pada abad pertengahan. Dimana cirri masyarakat pertengahan, yaitu struktur masyarakat yang feodal, kehidupan spiritual dikuasai oleh paus dan pejabat agama, sedangkan kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan di antara para bangsawan. Pada masa ini kehidupan social politik dan agama hanya ditentukan oleh elit-elit masyarakat, seperti kaum bangsawan dan kaum agamawan.

Namun, pada akhor abad pertengahan, tumbuh kembali keinginan menghidupkan demokrasi. Lahirnya Magna Charta (Piagam Besar) sebagai sutu piagam yang membuat perjanjian antara kaum bangsawan dan Raja Jhon di Inggris merupakan tonggak baru kemunculan demokrasi empirik. Continue reading